SOROT24 – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh ratusan daerah terpilih, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota resmi dimulai, dan berlangsung di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (21/9).

Beragam topik pembahasan terkait pengelolaan keuangan daerah pun dibahas, terutama sederet isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 mendatang.

Sebagai tuan rumah, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memulai dengan pemaparan sederet capaian dan program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun mendatang. Termasuk arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya.

Benyamin mengatakan, seperti diketahui bahwa wilayah yang dipimpinnya ini berbatasan langsung dengan daerah-daerah yang perkembangannya sudah sangat pesat, seperti Kota Jakarta Selatan, wilayah Bogor, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Hal itu, lanjut Benyamin, tentu memberikan dampak baik secara mikro ataupun makro bagi Kota Tangsel yang notabene merupakan wilayah yang masih sangat muda.

IMG 20230922 WA0009 scaled

“Laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan saat Covid-19 sempat -1,01 persen dan kemudian pada 2022 tumbuh menjadi 5,82 persen. Lalu pada 2023 ini kami targetkan menjadi 6,25-7,05 persen dan tahun 2024 akan datang kami targetkan 6,9-7,05 persen,” terangnya.

“Lalu, inflasi masih fluktuatif naik dan turun pada 2022 itu mencapai 6,62 persen, karena masih dilakukan pemulihan harga yang masih mengalami kontraksi, lalu pada 2023 turun menjadi 4,78 persen,” sambung Benyamin.

Dengan kondisi demikian, terdapat sejumlah pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemkot Tangsel. Pertama, tentu pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Pertama adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. Bagaimanapun infrastruktur dasar ini menjadi prioritas pemerintah kota bukan saja karena faktor dari kewajiban pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memang menjadi kebutuhan,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) dari tingkat daerah.

“Kami alokasikan santunan kematian bagi 1.500 yang akan kita konversi menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk santunan kematian dan kecelakaan kerja,” ujar Benyamin.

Tak sampai di situ, pada sektor pendidikan Pemkot Tangsel juga menganggarkan bantuan bagi anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Bantuan tersebut diberikan kepada ribuan pelajar.

“Karena mengatasi persoalan zonasi yang tidak selesai-selesai, untuk anak yang tidak diterima di sekolah negeri silakan untuk bersekolah di sekolah swasta. Kebutuhan biaya operasionalnya kami ambil alih di APBD, kita siapkan untuk sebanyak 9.031 orang,” imbuhnya.

Selain itu, kata Benyamin, prioritas lain yang dilaksanakan adalah fokus pemerintah dalam mengupayakan penurunan dan pencegahan stunting.

“Pada 2021 angka stunting kita mencapai 19,9 persen, kemudian pada 2022 turun menjadi 9 persen dan terus kami targetkan penurunan itu pada tahun ini dan 2024 mendatang menjadi 4-1 persen,” kata Benyamin.

Benyamin memaparkan, prioritas lain juga dilakukan dalam bidang kesehatan. Mengingat pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat strategis pasca covid silam. Sederet program diluncurkan, salah satunya yakni Ngider Sehat.

Melalui program tersebut, Benyamin menerjunkan dua tenaga medis per Kelurahan sebagai pelayan kesehatan masyarakat dengan sistem jemput bola.

“Lalu kami juga memprogramkan Tangsel Terang, diperuntukkan untuk jalan di dalam perumahan sebanyak 7.950 penerangan jalan umum yang jadi prioritas kami. Indeksnya per satu tiang tidak lebih dari Rp 2 juta, karena kami sederhanakan,” paparnya.

Tak kalah pentingnya, yakni penanganan banjir. Untuk hal ini, Pemkot Tangsel berhasil mengurangi ratusan titik banjir yang sempat menjadi perhatian pada banjir besar awal 2021 silam.

“Pada Januari 2021 itu luar biasa ada 134 titik, terus kami intervensi melalui APBD saat ini tinggal 12 titik yang masih kami khawatirkan. Mumpung sekarang musim panas, intervensinya melalui perbaikan dinding sungai atau pengerukan sedimentasi yang ada di sungai besar ataupun drainase. Kita juga punya 11 tandon, lalu pembangunan drainase perkotaan sepanjang 106 kilometer lebih,” tegas Benyamin.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo yang juga sebagai Ketua panitia memaparkan, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, dan kota.

“Harapannya adalah untuk menjawab beberapa isu strategis yang berkembang dalam proses pengelolaan APBD pada tahun anggaran 2024,” terangnya.

Menurutnya, ada beberapa isu krusial yang akan menjadi topik bahasan dalam kegiatan ini. Pertama, yakni perihal arah kebijakan perencanaan penganggaran APBD tahun anggaran 2024.

“Kemudian arah kebijakan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat, penganggaran belanja pegawai non-ASN pada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024, lalu penganggaran anggaran Pemilu dan Pemilukada pada 2024, pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD RI mulai pada 2024,” jelasnya.

“Dan yang masih hangat adalah pengimplementasian Peraturan Presiden No.53/2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan tentu isu-isu lain,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, ada sebanyak 131 daerah terpilih yang ikut serta dalam kegiatan nasional ini, di antaranya 38 Pemerintah Provinsi, 57 Pemerintah Kabupaten, dan 36 Pemerintah Kota. (kanu/red)