Oleh : Zulpikar

Pelayanan Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Pelayanan Informasi Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Amanat dari aturan tersebut adalah setiap Penyelenggara Negara wajib memberikan pelayanan publik melalui pengelolaan pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, Pengelolaan Informasi, Layanan konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Tuntutan pelayanan publik terhadap penyelenggara negara adalah memberikan layanan cepat, layanan waktu yang tidak terbatas, mendapatkan kenyaman fasilitas, dan mendapatkan respon cepat dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kepastian hak serta kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.

Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaannya harus mengacu pada kesesuaian data, cepat dan tepat, baik dalam mempublikasikannya maupun merespon tanggapan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik harus diterapkan dan disesuaikan seiring perkembangan zaman yang terjadi, terutama dalam pemanfaatan media digital, di mana arus informasi yang masuk maupun keluar sangat cepat.

Sekarang kita berada di era informasi teknologi, dimana penyebaran informasi dengan media apapun baik itu penyebaran informasi melalui media konvensional, juga media digital saat ini sudah sangat massif.

Mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan dunia digital yang saat ini sudah menjadi bagian dari tren budaya. Karena kehadirannya akan menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, responsif dan solutif, guna nelayani publik untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam permohonan informasi publik.

Kecepatan dalam merespon setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat perlu dioptimalkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan pelayanan informasi yang maksimal dan berkualitas.

Sinergitas dan koordinasi merupakan kunci utama keberhasilan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi kepada seluruh masyarakat. Didasari dengan penyusunan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.

Penulis adalah Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tangerang 2018-2023